PASURUAN, PasuruanToday.com – Warga Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, memanfaatkan forum dialog publik bertajuk “JAWARA” (Jagongan Bersama Wakil Rakyat) untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah secara langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Kegiatan ini digelar di halaman Yayasan Al Hidayat, Desa Bulusari, Minggu (1/2).

Forum yang dihadiri unsur organisasi kepemudaan, tokoh agama, pengurus Madin dan TPQ, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan itu menjadi ruang aspirasi terkait sejumlah persoalan krusial, mulai dari banjir, kerusakan jalan, hingga dukungan terhadap pendidikan nonformal.

Dalam kesempatan tersebut, Samsul juga memaparkan perkembangan penyusunan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Pasuruan.

Ia menyebut, DPRD bersama pemerintah daerah telah merampungkan 13 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang kini memasuki tahap verifikasi biro hukum provinsi sebelum disahkan.

“Proses pembentukan Perda dimulai dari Propemperda, penyusunan naskah akademik, pembahasan tingkat I dan II, hingga pengundangan dalam lembaran daerah. Saat ini sebagian Raperda sudah tahap finalisasi,” ujarnya.

Pada sesi dialog, warga Gempol menyoroti penanganan banjir yang dinilai belum terintegrasi. Ketua PAC GP Ansor Gempol, Subhan, menilai langkah pengerukan oleh dinas terkait belum efektif karena genangan masih terjadi saat hujan.

Menanggapi hal itu, Samsul menyatakan pihaknya telah mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Banjir di Gempol melalui forum Musrenbang kecamatan. Namun hingga sebulan setelah diusulkan, satgas tersebut belum terbentuk.

Ia menjelaskan, sebagian sungai di wilayah Gempol, seperti anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak di Kejapanan, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.

Selain banjir, warga juga mengeluhkan kerusakan jalan kabupaten yang cepat kembali rusak setelah diperbaiki. Menurut Samsul, faktor curah hujan tinggi dan kendaraan bermuatan berlebih menjadi kendala utama daya tahan jalan.

Adapun terkait bantuan rehabilitasi Madin dan TPQ, ia mengakui alokasi anggaran daerah masih terbatas karena pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan ratusan sekolah dasar dan menengah yang rusak.

Meski demikian, insentif bagi guru Madin dan TPQ tetap disalurkan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan di masyarakat.

Forum “JAWARA” sendiri disebut akan terus digelar sebagai sarana dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat guna mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.(Mifta)