PASURUAN, PasuruanToday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian daerah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Welirang Meeting Room, Taman Dayu Golf Club & Resort, Selasa (20/10/2026) sore.

Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi berlanjut pada program konkret yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penandatanganan MoU itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, sejumlah kepala perangkat daerah, serta jajaran manajemen RSUD Bangil dan RSUD Grati.

Dari pihak BSI, hadir Regional CEO BSI Kanwil 12 Surabaya Bali Nusra Muhammad Arif Gunawan, Area Manager BSI Area Surabaya Raya Asbi Rahman Farid, serta pimpinan BSI Cabang Pasuruan Sudirman dan BSI Pasuruan Balaikota.

Rusdi menegaskan, tindak lanjut teknis perlu segera dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar peluang kerja sama dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PT Bank Syariah Indonesia. Saya sepakat dengan Pak Igun bahwa ini jangan hanya seremonial belaka, tetapi bisa ditindaklanjuti secara teknis antara BSI dengan dinas terkait,” kata Rusdi.

Dia menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui kemitraan tersebut, terutama pengelolaan pendapatan daerah, layanan keuangan, serta operasional badan layanan umum daerah (BLUD).

Beberapa instansi yang menjadi perhatian antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat daerah yang menangani keuangan, RSUD Bangil, dan RSUD Grati. Selain itu, peluang kerja sama juga terbuka untuk BLUD pasar dan Pasuruan Creative Center (PCC).

Menurut Rusdi, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu menjadi bagian penting dari kolaborasi tersebut.

Dia menilai produk UMKM Kabupaten Pasuruan memiliki potensi untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, sejumlah pelaku usaha masih menghadapi kendala pemasaran dan keterbatasan akses permodalan.

Karena itu, Pemkab Pasuruan berharap BSI dapat berkontribusi dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendukung pendampingan usaha agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Regional CEO BSI Kanwil 12 Surabaya Bali Nusra Muhammad Arif Gunawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Pasuruan kepada BSI sebagai mitra dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang seluas-luasnya atas kesempatan yang diberikan untuk Bank Syariah Indonesia, agar kami dapat hadir lebih paripurna dan menjadi bagian dari support system bagi agenda pembangunan Pemkab Pasuruan. BSI ingin tumbuh bersama Kabupaten Pasuruan,” ujar Igun.

Dia menjelaskan, BSI berkomitmen menjalankan peran sebagai sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Komitmen tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga mencakup dukungan sosial melalui optimalisasi program BSI Maslahat yang bersumber dari zakat korporasi.

Dukungan tersebut berpotensi diarahkan ke berbagai sektor, mulai dari pengembangan ekosistem layanan kesehatan di rumah sakit daerah, pendidikan, pariwisata berbasis budaya dan religi, hingga pemberdayaan sosial masyarakat.

Igun berharap kesepakatan bersama ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi ekonomi Kabupaten Pasuruan melalui kolaborasi yang lebih terarah.

Tahap selanjutnya, menurut dia, perlu diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat teknis agar setiap program memiliki ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, dan sasaran yang lebih jelas.

Dengan demikian, kerja sama Pemkab Pasuruan dan BSI diharapkan tidak hanya memperkuat layanan keuangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.(mif)