PASURUAN, PasuruanToday.com – Puluhan warga dari perwakilan 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling mendatangi Kantor Bupati Pasuruan, Selasa (5/8/2026).

Mereka menggelar audiensi dengan Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyusul rentetan insiden peluru nyasar yang diduga berasal dari aktivitas latihan di Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Marinir.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Putih Kantor Bupati Pasuruan itu, warga mendesak agar latihan tembak di kawasan Puslatpur Marinir dihentikan sementara hingga ada jaminan keselamatan bagi masyarakat.

Permintaan tersebut muncul setelah sedikitnya empat rumah warga di Desa Alas Tlogo dilaporkan terdampak peluru nyasar dalam beberapa pekan terakhir. Warga juga menemukan tiga proyektil yang diduga berasal dari area latihan.

Mantan Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Supnadi, mengatakan peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, saat masih menjabat kepala desa, rumah-rumah warga juga pernah terkena peluru nyasar hingga menimbulkan trauma, terutama bagi anak-anak.

“Jangan sampai terjadi Alas Tlogo jilid dua. Risiko peluru mengenai warga sangat mungkin terjadi karena setiap hari masyarakat mencari rumput di sekitar lokasi latihan,” kata Imam.

Ia menyebut persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum menemukan penyelesaian, meski telah berganti pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Sekretaris Desa Alas Tlogo, Sugianto, mengungkapkan setiap insiden peluru nyasar langsung dilaporkan kepada pemerintah kecamatan dan kepolisian. Bersama Camat Lekok, pihak desa juga telah mendatangi Puslatpur Marinir untuk menyampaikan laporan.

Menurut Sugianto, pihak pelatih menerima laporan warga, namun belum mengakui bahwa proyektil yang ditemukan berasal dari latihan tembak TNI AL. Meski demikian, mereka berjanji melakukan evaluasi dan meneruskan laporan tersebut kepada komando di atasnya.

Di sisi lain, pemerintah desa juga telah menerima surat pemberitahuan mengenai rencana latihan tembak yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 17 Agustus 2026.

Karena itu, warga meminta seluruh aktivitas latihan ditunda sementara hingga tim ad hoc dari pemerintah pusat melakukan kajian terhadap aspek keselamatan masyarakat.

“Kalau nanti kembali ada peluru nyasar yang mengenai rumah warga bagaimana? Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Sugianto.

Dampak insiden tersebut, lanjut dia, tidak hanya dirasakan warga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak-anak. Setelah kejadian peluru nyasar, kegiatan belajar di SD Alas Tlogo sempat dipersingkat karena guru dan siswa merasa khawatir.

Menanggapi aspirasi warga, Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memperjuangkan tuntutan masyarakat. Namun, ia menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena melibatkan pemerintah pusat dan TNI AL.

“Kalau kewenangannya ada di Pemkab, saya jamin besok selesai. Tapi ini lintas instansi. Persoalan ini sudah ada sebelum saya lahir,” kata Rusdi.

Rusdi menjelaskan, Pemkab Pasuruan selama ini telah berupaya mencari solusi, termasuk mendorong pembahasan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI. Pemerintah daerah juga telah menawarkan sejumlah alternatif kepada TNI AL, mulai dari pendataan warga terdampak, pembangunan akses jalan, hingga dukungan pembangunan rumah susun dengan syarat kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, infrastruktur, dan administrasi kependudukan dipenuhi.

Meski demikian, hingga kini berbagai usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Pasuruan akan mengirimkan surat resmi kepada TNI AL agar mempertimbangkan penghentian sementara latihan tembak sampai situasi dinilai aman. Pemerintah daerah juga akan meminta audiensi dengan pihak TNI AL untuk membahas langkah-langkah perlindungan terhadap keselamatan warga.(mif)