PASURUAN, PasuruanToday.com — DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026 yang mengatur perubahan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang berlangsung di Gedung DPRD, Rabu (11/11/2026).

Kedua regulasi itu dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan permodalan perusahaan milik daerah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan dihadiri Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat.

Dua raperda yang disepakati yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal BUMD.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Sugianto, mengatakan perubahan aturan pajak dan retribusi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian tersebut sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD.

Sugianto menyebut seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan aspek hukum dan substansi regulasi.

“Bapemperda telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyimpulkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat formil maupun materiil,” kata Sugianto.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Selain persoalan pajak, DPRD Kabupaten Pasuruan juga menyetujui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada sejumlah BUMD.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) II, Sugiarto, mengatakan penyaluran tambahan modal akan dilakukan secara bertahap dan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Sejumlah perusahaan yang masuk dalam pembahasan penyertaan modal meliputi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Perusahaan Perseroan Daerah Pasuruan Lestari Jaya, PT BPR Mina Mandiri, PT BPR Jatim, serta Perumda Air Minum Giri Nawatirta.

Namun, Sugiarto mengingatkan bahwa tambahan modal tidak bisa diberikan begitu saja. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi keuangan dan capaian kinerja masing-masing perusahaan.

“Penyaluran alokasi modal wajib mempertimbangkan dua hal utama, yaitu kemampuan keuangan daerah serta hasil penilaian prestasi kerja dan kesehatan keuangan BUMD yang bersangkutan,” ujar Sugiarto.

Ketentuan itu menjadi penting mengingat penyertaan modal menggunakan sumber daya keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penambahan modal juga diharapkan tidak hanya memperkuat struktur keuangan BUMD, tetapi mampu menghasilkan keuntungan, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasuruan.

Karena itu, efektivitas penggunaan dana serta pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.

Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Bapemperda dan panitia khusus yang telah menyelesaikan pembahasan dua raperda tersebut.

Rusdi memastikan pemerintah daerah akan menjadikan berbagai masukan dan rekomendasi DPRD sebagai perhatian dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seluruh masukan, catatan kritis, dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius bagi kami. Untuk perubahan pajak dan retribusi, kami akan memastikan pelaksanaannya berjalan adil dan bermanfaat,” kata Rusdi.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memastikan perubahan kebijakan pajak dan retribusi tidak semata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sementara dalam penyertaan modal BUMD, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang terukur.

Rapat paripurna ditutup dengan ketukan palu persetujuan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, pimpinan DPRD bersama Bupati Pasuruan menandatangani berita acara persetujuan bersama sebagai bagian dari tahapan penetapan kedua raperda menjadi peraturan daerah.

Meski telah memperoleh persetujuan legislatif dan eksekutif, efektivitas kedua regulasi tersebut masih bergantung pada implementasi di lapangan.

Optimalisasi pajak dan retribusi perlu dibarengi transparansi pengelolaan pendapatan, sementara penyertaan modal BUMD memerlukan pengawasan ketat agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Persetujuan dua raperda ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memperkuat kemandirian fiskal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(mif)