PASURUAN, PasuruanToday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meluncurkan platform Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH).
Platform ini disiapkan untuk memperkuat transparansi, penataan administrasi, sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Peluncuran platform tersebut digelar di Auditorium Mpu Sindok, Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (19/11/2026) pagi. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Plt Kepala Bapenda, Kepala Bapperida, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Ketua Forum TJSL BU, serta sejumlah undangan lainnya.
Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis, mengatakan platform tersebut dirancang sebagai sarana informasi dan koordinasi yang menghubungkan pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat dan kelompok pengelola lingkungan.
Menurutnya, pemerintah daerah berperan menyediakan arah kebijakan, data, dan kebutuhan prioritas pembangunan lingkungan. Sementara dunia usaha menjadi mitra pembangunan melalui komitmen serta program TJSL dan PJLH. Adapun masyarakat dan kelompok pengelola lingkungan berperan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat.
“Dengan demikian, platform ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara komitmen perusahaan dan kebutuhan nyata pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan,” kata Kholis.
Dia menjelaskan, pengembangan kedua platform tersebut bertujuan mengintegrasikan program TJSL perusahaan dengan prioritas pembangunan lingkungan daerah. Selain itu, platform ini juga digunakan untuk menyediakan basis data kontribusi perusahaan serta memetakan lokasi dan kebutuhan kegiatan konservasi maupun pemulihan lingkungan.
Kholis berharap keberadaan platform tersebut menjadi langkah awal untuk membangun pola kolaborasi yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Kami ingin menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Melalui integrasi TJSL dan PJLH, kita ingin membangun pola kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada besarnya kontribusi, tetapi juga pada manfaat dan dampak nyata yang dihasilkan bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyoroti pentingnya penataan pengelolaan TJSL oleh badan usaha. Sebab, selama ini belum seluruh perusahaan melaporkan pelaksanaan program TJSL kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat administrasi, pendataan program, hingga realisasi kontribusi perusahaan perlu dibenahi. Terlebih, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSL dinilai belum berjalan optimal.
“Apalagi tata kelola TJSL ini sekarang jadi perhatian BPK dan KPK. BPK Jatim telah melakukan konfirmasi kepada 88 perusahaan tentang pelaksanaan TJSL, dan KPK juga tengah menangani dugaan penyimpangan penggunaan dana TJSL yang tidak sesuai peruntukannya,” tegas pria yang akrab disapa Gus Shobih tersebut.
Selain penataan TJSL, Gus Shobih juga menekankan pentingnya pengaturan PJLH. Hal itu berkaitan dengan kondisi lahan kritis di Kabupaten Pasuruan yang membutuhkan penanganan serius.
Berdasarkan penetapan lahan kritis nasional tahun 2025, sekitar 48,81 persen wilayah Kabupaten Pasuruan atau setara 72.789 hektare membutuhkan pemulihan. Dari jumlah tersebut, terdapat 11.246 hektare lahan kritis dan 4.315 hektare lahan sangat kritis.
Sebagian besar kawasan tersebut berada di wilayah hulu, seperti Prigen, Tosari, Puspo, dan Lumbang. Padahal, kawasan hulu memiliki peran penting dalam menjaga sumber air yang dibutuhkan masyarakat maupun sektor industri.
Karena itu, Pemkab Pasuruan menetapkan jasa tata air sebagai salah satu prioritas PJLH. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat daerah resapan, menjaga sumber air, serta mengurangi erosi dan sedimentasi.
“Mekanismenya jelas. Badan usaha sebagai pemanfaat memberikan kontribusi melalui lembaga PJLH yang kemudian menyalurkan imbal jasa kepada penyedia, yaitu pihak yang melakukan konservasi dan menjaga kualitas lingkungan,” jelasnya.
Gus Shobih menyebut Lembaga PJLH Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk masa bakti 2026-2029.
Kerja sama PJLH nantinya dilakukan melalui kontrak dengan jangka waktu minimal tiga tahun. Badan usaha yang telah menuntaskan kewajibannya akan mendapatkan sertifikat PJLH.
Dia pun meminta seluruh badan usaha segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan platform TJSL-BU-PJLH. Perusahaan juga diminta menyelaraskan program dengan prioritas pemerintah daerah serta melaporkan setiap realisasi kegiatan secara tertib.
“Kami juga mengimbau agar setiap permintaan bantuan TJSL diarahkan melalui mekanisme resmi ini. Kepada tim fasilitasi, sekretariat bersama dan lembaga PJLH, layani badan usaha dengan cepat, mudah dan transparan. Jangan sampai platform ini justru menambah beban birokrasi,” pungkasnya.(mif)


Tinggalkan Balasan