PASURUAN, PasuruanToday.com – Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, menjadi lokasi studi lapang pelatihan tata kelola pemerintahan desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sabtu (23/5).

Kegiatan yang difasilitasi Balai Besar Pemerintahan Desa (BBPD) Malang di bawah UPT Kementerian Dalam Negeri itu diikuti perwakilan desa dari tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Magetan, Mojokerto, dan Jombang.

Desa Wonokerto dipilih karena sebelumnya masuk dalam program mock up KDMP tingkat nasional dan menjadi salah satu dari delapan desa percontohan di Indonesia.

Kepala Desa Wonokerto, Sugiono, mengatakan pengembangan koperasi desa sejak awal tidak berjalan mudah. Menurutnya, berbagai tantangan harus dihadapi mulai dari penyediaan gedung hingga perekrutan anggota koperasi.

“Desa Wonokerto kebetulan waktu itu menjadi salah satu desa mock up dari delapan desa di Indonesia,” kata Sugiono.

Ia menyebut kendala utama saat merintis KDMP meliputi keterbatasan tempat usaha, permodalan, hingga membangun kepercayaan masyarakat agar mau bergabung sebagai anggota koperasi.

“Kendala sejak awal, pertama gedung, kedua modal mengisi koperasi, dan yang tak kalah sulitnya rekrutmen anggota koperasi,” ujarnya.

Ketua KDMP Wonokerto, M Yusril Suhendra, menjelaskan pihaknya menerapkan sistem harga ecer dan grosir untuk menjaga keberlangsungan toko-toko kecil di sekitar koperasi.

Menurut Yusril, kebijakan itu dibuat agar keberadaan koperasi tidak mematikan usaha warga sekitar, melainkan menjadi mitra distribusi yang saling menguntungkan.

“Dan itu solusi bagi toko di sekitar koperasi agar tetap bisa kulak dan jual di harga bersaing. Sehingga keberadaan KDMP tidak merugikan toko sekitar,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPBD Desa Wonokerto, Wirto, mengungkapkan sempat muncul kekhawatiran adanya tumpang tindih antara KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dulu berjalan.

Namun setelah dilakukan musyawarah bersama pemerintah desa, diputuskan bahwa koperasi desa dan BUMDes dapat berjalan berdampingan karena memiliki sektor usaha berbeda dan berpotensi saling mendukung.

Ia mencontohkan produk telur milik BUMDes kini dapat dipasarkan melalui koperasi desa sebagai bentuk kolaborasi usaha antar lembaga desa.

BBPD Malang diketahui akan memfokuskan pelatihan tata kelola KDMP di sejumlah desa wilayah kerjanya mulai 2026. Di Jawa Timur sendiri, terdapat enam desa yang masuk agenda pelatihan tersebut.(Mif)