PASURUAN, PasuruanToday.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memantapkan langkah percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/5), yang dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Bappenas, hingga direksi PT SMI.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, hadir langsung memaparkan urgensi pembangunan rumah sakit baru di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.

Menurut Rusdi, kawasan selatan yang mencakup 10 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 502 ribu jiwa selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan rujukan karena jarak menuju RSUD Bangil maupun RSUD Grati relatif jauh.

“Selama ini masyarakat kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan rujukan yang cepat karena jarak yang cukup jauh ke RSUD Bangil maupun RSUD Grati,” kata Rusdi dalam paparannya.

RSUD Purwodadi direncanakan dibangun di dekat Exit Tol Purwodadi untuk mempermudah akses layanan kesehatan darurat, termasuk penanganan kecelakaan lalu lintas di jalur tol maupun jalan umum.

Tak hanya itu, rumah sakit tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat rujukan kebencanaan untuk kawasan pegunungan seperti Bromo, Arjuno, dan Kawi.

Pemkab Pasuruan bahkan merancang fasilitas helipad guna mendukung evakuasi medis melalui jalur udara bagi warga maupun wisatawan di kawasan pegunungan.

“Kami juga merencanakan fasilitas helipad di rumah sakit ini untuk evakuasi medis lewat udara, baik bagi warga maupun wisatawan yang membutuhkan pertolongan darurat di kawasan pegunungan,” ujarnya.

Rusdi menjelaskan, pinjaman daerah itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung rumah sakit sekaligus pengadaan alat kesehatan dengan tenor selama 10 tahun melalui skema khusus.

Ia mengakui ruang fiskal APBD Kabupaten Pasuruan saat ini cukup terbatas karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai PPPK serta program BPJS kesehatan. Selain itu, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga mengalami penurunan.

“Pinjaman ini menjadi solusi terbaik agar pembangunan rumah sakit tetap bisa berjalan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan kementerian dan PT SMI disebut mengapresiasi kesiapan dokumen pendukung yang telah disiapkan Pemkab Pasuruan, mulai dari studi kelayakan Universitas Airlangga, desain teknis atau detail engineering design (DED), hingga kesiapan lahan pembangunan.

Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses evaluasi dan persetujuan ditargetkan rampung dalam waktu 15 hari kerja.

Pemkab Pasuruan berharap proses lelang hingga pembangunan fisik RSUD Purwodadi dapat segera dimulai guna memperluas pemerataan layanan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.(Mif)